Jakarta, Mediabatam.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat membuka tabir dugaan praktik korupsi yang selama ini disebut-sebut menggerogoti sektor pelayanan keimigrasian.
Perkembangan terbaru bahkan mengarah ke level yang lebih tinggi setelah KPK mengonfirmasi tengah mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.
Penindakan yang berlangsung sejak awal pekan itu tidak hanya menyasar pejabat pelaksana di lingkungan imigrasi, tetapi juga menyeret sejumlah pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pencarian terhadap Silmy Karim merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang sedang berlangsung. KPK meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.
Kasus ini sontak menjadi perhatian publik karena dugaan korupsi terjadi pada sektor yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas orang asing di Indonesia.
Pengurusan izin tinggal seperti KITAS dan KITAP selama ini merupakan instrumen utama negara dalam mengontrol keberadaan WNA, baik untuk kepentingan investasi, tenaga kerja, maupun aktivitas lainnya.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Penyidik juga menyita berbagai barang bukti berupa kendaraan roda empat, sepeda motor, logam mulia, serta uang dalam berbagai mata uang asing yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
Besarnya nilai aset yang diamankan memunculkan dugaan bahwa praktik yang sedang dibongkar bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan bagian dari mekanisme yang telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan melibatkan kepentingan ekonomi yang besar.
Di tengah berkembangnya penyidikan, keberadaan Silmy Karim menjadi sorotan. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan rinci mengenai status hukum yang bersangkutan. Namun langkah KPK yang secara terbuka menyatakan sedang mencari keberadaannya menimbulkan spekulasi mengenai sejauh mana keterkaitan pejabat tinggi tersebut dalam perkara yang sedang diusut.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku belum mengetahui keberadaan wakil menterinya dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Pernyataan tersebut semakin memperkuat perhatian publik terhadap perkembangan kasus yang berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar di lingkungan keimigrasian dalam beberapa tahun terakhir.
Pengamat antikorupsi menilai penyidik perlu menelusuri tidak hanya transaksi suap yang terjadi di lapangan, tetapi juga kemungkinan adanya pola perintah, jaringan perantara, hingga aliran dana yang mengarah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Sebab, praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik umumnya sulit berlangsung tanpa adanya pembiaran atau perlindungan dari struktur yang lebih atas.
Kasus ini juga menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi birokrasi di sektor keimigrasian. Di saat pemerintah terus mengampanyekan digitalisasi layanan dan peningkatan pengawasan terhadap orang asing, munculnya dugaan praktik jual beli izin tinggal justru menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal yang selama ini dijalankan.
Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK. Apakah penyidikan akan berhenti pada level pejabat operasional dan pihak swasta yang diamankan dalam OTT, atau justru berkembang hingga mengungkap aktor-aktor yang berada di balik pengambilan kebijakan.
Yang jelas, semakin tinggi posisi pihak yang disebut dalam perkara ini, semakin besar pula tuntutan masyarakat agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, independen, dan tanpa pandang bulu. Sebab, perkara yang menyangkut integritas sistem keimigrasian bukan hanya soal korupsi semata, tetapi juga menyangkut kredibilitas negara dalam mengawasi keluar masuknya warga negara asing di wilayah Indonesia.
