BATAM, 21 Juni 2026 – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh pengelola Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam pada Minggu (21/6/2026) menjadi sorotan publik setelah melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk anak usia sekolah di bawah umur, guru, orang tua, anggota DPRD, SPPG, hingga pengelola dapur.
Kegiatan tersebut juga berlangsung di kawasan Dataran Engku Putri, dan dalam pengamatan sejumlah warga, aksi itu dinilai berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif karena melibatkan lintas kelompok secara terorganisir dalam jumlah massa yang cukup besar.
Sejumlah pihak mempertanyakan aspek kepatuhan terhadap aturan penyelenggaraan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya terkait surat pemberitahuan atau izin keramaian kepada pihak kepolisian, serta mekanisme pelibatan peserta aksi.
Sorotan publik semakin menguat lantaran dalam aksi tersebut turut terlihat kehadiran anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Gerindra yang ikut memberikan orasi di tengah massa. Kehadiran unsur legislatif ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas keterlibatan mereka, apakah sebagai individu, undangan, atau representasi politik tertentu.
Selain itu, keterlibatan anak-anak usia sekolah dalam aksi juga menuai perhatian luas. Beberapa pemerhati menilai perlunya evaluasi terhadap pelibatan anak di bawah umur dalam kegiatan yang berpotensi memiliki dinamika massa tinggi, serta meminta klarifikasi dari pihak penyelenggara terkait dasar keterlibatan mereka.
Unsur lain seperti SPPG, pengelola dapur, guru, serta orang tua disebut turut hadir dan terlibat dalam mobilisasi maupun pendampingan peserta aksi, sehingga menambah kompleksitas struktur peserta dalam kegiatan tersebut.
Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari penyelenggara aksi, aparat keamanan, serta pihak terkait lainnya mengenai legalitas kegiatan, jumlah massa yang terdaftar, penanggung jawab aksi, serta tujuan dan pola koordinasi yang digunakan dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara rinci mengenai aspek administrasi maupun teknis pelaksanaan aksi yang menjadi perhatian publik tersebut.
